Direksia.com — Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) siap beroperasi hingga akhir 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat pesisir, meningkatkan produktivitas nelayan, dan memperbaiki rantai distribusi hasil perikanan.
Target tersebut dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (9/10/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang sedang disiapkan pemerintah. Fasilitas pendukung akan dibangun untuk menunjang kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dermaga hingga Cold Storage Disiapkan
Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan terpadu yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung aktivitas nelayan dari proses penangkapan hingga pemasaran hasil laut.
Sejumlah fasilitas yang disiapkan meliputi dermaga, pabrik es, gudang penyimpanan dingin atau cold storage, serta pasar untuk transaksi hasil tangkapan. Fasilitas tersebut diharapkan membantu nelayan menjaga mutu ikan, mengurangi kerusakan hasil tangkapan, dan memperluas akses pemasaran.
Ketersediaan es dan penyimpanan dingin menjadi penting karena hasil perikanan mudah mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dengan dukungan fasilitas tersebut, nelayan diharapkan memiliki waktu lebih panjang untuk mengelola dan memasarkan hasil tangkapan.
Pembangunan juga diarahkan sesuai kebutuhan setiap wilayah. Karakteristik perikanan, jumlah nelayan, kondisi geografis, dan akses transportasi menjadi pertimbangan dalam menentukan fasilitas yang diperlukan di setiap lokasi.
Pengelolaan Melibatkan Sejumlah Lembaga
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pengelolaan serta operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih.
Skema pengelolaan tersebut mencakup keterlibatan koperasi desa atau kelurahan, penyusunan rencana bisnis, pengembangan usaha, serta perluasan akses pemasaran produk kelautan dan perikanan.
Keterlibatan berbagai lembaga diharapkan membuat fasilitas yang dibangun tidak berhenti sebagai infrastruktur fisik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.
Keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kesiapan pengelola, pembiayaan operasional, pemeliharaan peralatan, ketersediaan tenaga kerja, dan kemampuan membangun kemitraan dengan pembeli maupun pelaku usaha perikanan.
Tantangan Operasionalisasi di Wilayah Pesisir
Pembangunan Kampung Nelayan menghadapi tantangan geografis karena sejumlah lokasi berada di kawasan pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil. Pengangkutan bahan bangunan, penyediaan listrik, akses transportasi, serta ketersediaan sumber daya manusia dapat memengaruhi penyelesaian dan operasionalisasi fasilitas.
KKP sebelumnya melaporkan bahwa pembangunan 65 lokasi tahap pertama telah rampung pada akhir April 2026. Namun, penyelesaian konstruksi tidak otomatis berarti seluruh fasilitas langsung beroperasi optimal karena masih diperlukan persiapan pengelola dan kegiatan usaha.
Karena itu, pencapaian target akhir 2026 perlu diikuti pemantauan terhadap fungsi setiap fasilitas dan manfaat ekonominya bagi nelayan.
Diharapkan Meningkatkan Pendapatan Nelayan
Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan memperkuat ekosistem usaha perikanan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. Akses pasar yang lebih baik juga berpotensi mengurangi ketergantungan nelayan terhadap rantai distribusi yang panjang.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kampung yang dibangun. Pemerintah perlu memastikan fasilitas digunakan secara berkelanjutan, pengelolaan dilakukan secara profesional, dan peningkatan produktivitas benar-benar berdampak pada pendapatan masyarakat pesisir.
Dengan target 100 Kampung Nelayan siap beroperasi pada akhir 2026, pemerintah dihadapkan pada pekerjaan penting untuk mempercepat penyelesaian sekaligus memastikan kesiapan pengelolaan. Hasil pelaksanaannya akan menjadi tolok ukur apakah pembangunan infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan Indonesia.
(Direksia)
Sumber: Sekretariat Presiden, KKP, Liputan6, Bisnis.com
