Direksia.com — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh unsur pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Instruksi tersebut menekankan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh pihak bekerja bersama dalam menentukan dan menjalankan langkah terbaik untuk mengatasi karhutla. Arahan itu disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Pemerintah juga memperkuat operasi darat dan udara, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran. Penguatan peran badan restorasi gambut turut disiapkan agar upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih efektif.
Enam Provinsi Menjadi Fokus Penanganan
Penanganan karhutla diprioritaskan di enam provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian karena menghadapi risiko kebakaran yang memerlukan pengawasan serta respons cepat.
Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa hingga 8 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB, terdapat 268 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di enam provinsi prioritas. Angka itu turun dari 543 titik pada hari sebelumnya.
Sumatera Selatan mencatat 130 titik panas, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 86 titik dan Kalimantan Selatan 37 titik. Kalimantan Barat mencatat 12 titik, Jambi tiga titik, sedangkan Riau tidak mencatat titik panas dengan kategori tersebut.
Meski terjadi penurunan, pemerintah mengingatkan bahwa kondisi karhutla dapat berubah dengan cepat. Titik panas yang terdeteksi satelit juga tidak selalu berarti satu kejadian kebakaran, sehingga perlu diverifikasi langsung di lapangan.
Operasi Pemadaman Darat dan Udara Ditingkatkan
Pemerintah menggabungkan pemadaman langsung di darat dengan operasi udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan pada 9 Oktober 2026, sebanyak 61 unit armada udara disiagakan, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi pengeboman air atau water bombing.
Operasi darat meliputi patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, pembuatan sekat untuk menghambat penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan. Langkah pendinginan sangat penting di kawasan gambut karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat.
Pada saat yang sama, pemerintah memantau kualitas udara untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Warga di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi resmi, mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar.
Kawasan Taman Nasional dan Satwa Liar Jadi Perhatian
Penanganan karhutla tidak hanya ditujukan untuk melindungi permukiman dan mengendalikan api, tetapi juga menjaga kawasan konservasi serta satwa liar. Pemerintah memberi perhatian terhadap kawasan hutan yang menjadi habitat berbagai spesies dilindungi.
Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya 272 individu satwa di Kalimantan telah mendapatkan penanganan akibat kebakaran atau gangguan habitat. Penanganan tersebut mencakup evakuasi, translokasi, rehabilitasi, dan penggiringan menuju habitat yang lebih aman.
Di Kalimantan Barat, satwa yang ditangani antara lain orangutan, trenggiling, kukang, bekantan, dan sejumlah satwa lainnya. Upaya penyelamatan dilakukan sesuai kondisi masing-masing satwa, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pemindahan ke lokasi yang lebih aman.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka atau terjebak di area kebakaran diimbau tidak melakukan evakuasi sendiri. Warga diminta menjaga jarak dan melaporkan temuan kepada BKSDA atau petugas kehutanan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat.
Pencegahan dan Penegakan Aturan Diperlukan
Selain pemadaman, pemerintah mendorong penguatan pencegahan melalui edukasi masyarakat dan perbaikan regulasi. Pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan kering.
Koordinasi lintas instansi diharapkan mempercepat respons terhadap titik api baru sekaligus mencegah kebakaran berulang. Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan asap, titik api, dan aktivitas pembakaran sejak dini.
Instruksi Presiden Prabowo menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pemadaman, perlindungan kesehatan, penyelamatan satwa, hingga pencegahan jangka panjang. Keberhasilan upaya tersebut akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan dan kerja sama seluruh pihak.
Sumber berita: Liputan6, Kantor Staf Presiden, Kementrian Kehutanan
